Mengintip Wajah Baru Perbankan 201327/12/2012INILAH.COM, Jakarta - Industri perbankan di Indonesia akan memasuki dunia barunya di 2013. Bagaimana kira-kira wajah perbankan di 2013 nanti?

Di acara bankers dinner 23 November 2012 lalu otoritas perbankan di Indonesia alias Bank Indonesia (BI) mendengungkan akan mengeluarkan 8 rancangan kebijakan yang akan dicicil di 2013 mendatang. Salah satu rancangan kebijakan yang dipastikan bisa merubah wajah perbankan di Indonesia adalah aturan multiple license yang dikenal dengan izin berjenjang (berlapis).

Rancangan kebijakan ini nantinya sekaligus akan "menghapus" (dalam istilah BI memperlonggar) kebijakan Single Presence (kepemilikan tunggal perbankan) yang sebelumnya juga sempat menjadi "omongan" hangat di seputar industri perbankan Indonesia.

Aturan Single Presence Policy (SPP) ini pun sudah "menelan" korbannya, yakni Bank CIMBNiaga yang terpaksa dimerger (dilebur) dari dua bank besar milik negeri jiran CIMB Group (Bank Lippo dan Bank Niaga).

Dalam rancangan aturan multiple license tersebut BI menegaskan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank ke depan akan disesuaikan dengan kecukupan modalnya. Jadi, para pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank tidak lagi diwajibkan untuk memerger bank-banknya seperti yang diatur dalam kebijakan SPP, namun diberikan alternatif lain untuk membentuk holding company.

"Dengan opsi ini, maka strategic investor yang sudah menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank dapat menjadi pemegang saham pengendali pada bank lain tanpa adanya kewajiban untuk melakukan merger atau konsolidasi," ucap Gubernur BI Darmin Nasution.

Itu artinya, holding perbankan akan menjadi tren ke depannya. Dalam definisinya holding company diartikan sebagai perusahaan utama membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Tujuannya, untuk meningkatkan atau menciptakan nilai pasar perusahaan (market value creation).

Pengendalian kerja sebuah perusahaan sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25%. Akan tetapi lewat holding company ini pemegang saham yang hanya memiliki 10% saham saja dimungkinkan untuk mengendalikan operasional perusahaan.

Bagi perbankan swasta, langkah untuk membentuk holding company ini mungkin tidak ada kendala. Tapi bagi perbankan milik negara (bank-bank BUMN), kebijakan ini sedikit membuat pusing.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Gatot M. Suwondo misalnya, menilai pembentukan perusahaan induk (holding) khusus bank Badan Usaha Milik Negara tidak dibutuhkan lantaran empat bank milik pemerintah sudah baik dan bertumbuh. "Tidak perlu pakai "holding-holding" deh, khusus untuk bank pemerintah semuanya sudah bagus kok," katanya.

Sementara Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini, saat disinggung mengenai kemungkinan membuat induk perusahaan perbankan pelat merah, mengaku belum ada rencana ke arah itu. "Belum dibicarakan," ucapnya.

Meski terdapat ketidaksetujuan dari para pelaku perbankan pelat merah ini, namun Gubernur BI Darmin Nasution tetap menegaskan agar perbankan BUMN juga mengikuti aturan yang sudah dibuat. "Setidaknya bank-bank BUMN ini membuat fungsi holding yang jelas di Kementerian BUMN," ujar Darmin menegaskan.

Menurut Darmin, holding di bank-bank BUMN itu harus ada sehingga organisasinya jelas. Tapi apapun itu, rancangan kebijakan sudah didengungkan. Apalagi Darmin menegaskan akan segera mengeluarakan aturan terkait multiple license ini pada Januari 2013 mendatang. Jadi, kita tunggu saja bagaimana kenyataannya wajah dunia perbankan kita di 2013 nanti.
News
News
..................................................................................
..................................................................................
Wed Oct 28 2020 06:27 AM
Copyright © 2014 PT Bumiputera Sekuritas All Rights Reserved
Best view Chrome and firefox
Visitor : 805839
Phone : 021-529-60155 (Hunting) | Hotline Online Trading : 021-522-4560
Jasa Pembuatan Website By IKT